Sekelumit Pesan Buat Pemilih Bupati Madina Periode 2010-2015
Abdul Rozak Tanjung
(Anggota Kelompok Tani Siala Sampagul)

Pesta demokrasi; mulai dari pemilihan Legislatif, Bupati, Gubernur sampai Presiden, bukan menjadi hal baru bagi warga Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Malah mereka sudah terbiasa dengan aturan teknis pencoblosan dan penconterengan nama atau gambar pilihan mereka pada setiap pelaksanaan pemilihan. Tambahan lagi, tidak sedikit diantara mereka yang telah sekian lama menjadi pengurus partai politik atau organisasi underbow calon yang mereka usung buat suatu pemilihan.

Apa sebenarnya dampak positif dari realitas itu semua?. Hal yang pertama dan utama adalah bahwa mereka telah melek (minded) dengan semua jenis pemilihan umum dan telah biasa membaca permainan politik menjelang pemilihan. Hal yang kedua adalah, bahwa mereka saat ini sudah menjadi subjek penentu dalam setiap pemilihan dan bukan semata menjadi objek lagi seperti pemilihan umum yang dilangsungkan semasa pemerintahan Orde Baru. Hal yang ketiga adalah, bahwa mereka telah memiliki posisi tawar yang cukup penting untuk dipertimbangkan para calon yang ingin bertanding dalam kontes politik tersebut.

Menjelang pemilihan Bupati (Pilkada) kali ini (2010), situasi politik dan proses awal (preliminary process) menjelang pesta demokrasi di tingkat kabupaten ini tidak jauh berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Sejumlah bakal calon (balon) telah mulai tebar pesona dan distribusi pamphlet yang nadanya “saya merupakan orang yang tepat menjadi Bupati Madina periode berikutnya”. Sekalipun kampanye formal dan penetapan para calon belum diumumkan oleh institusi pelaksana pemilu (KPU), tidak sedikit tim sukses di tingkat desa telah terbentuk sekalipun secara formal belum juga mendapatkan keputusan resmi dari calon yang akan diusung.

Tentunya semua hal tersebut berjalan seiring dengan dinamika demokrasi Indonesia yang berjalan dengan progressive serta partisipasi politik warga yang makin menguat. Adanya akses yang luas bagi publik melakukan evaluasi dan keterlibatan dalam proses-proses politik turut mematangkan kapasitas politik warga. Untuk Pilkada Madina kali ini, ada beberapa hal yang harus dicermati oleh para pemilih sehingga mereka tidak salah menggunakan hak pilihnya. Penulis merangkumnya dalam diskripsi paragraph berikut.

Madina saat ini masih merupakan kabupaten terbelakang dalam pengembangan sumber daya manusia diantara kabupaten lain di Propinsi Sumatera Utara. Beberapa indikator atau benchmarking bisa kita tentukan untuk menilainya. Salah satunya adalah tingkat partisipasi warga yang terlembaga dalam mengawal proses-proses pemerintahan. Kita bisa menyaksikan bagaimana minimnya kehadiran Civil Society Institution (CSI) yang berperan menjadi organisasi pengontrol efektif bagi pengembangan daerah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kapasitas sumberdaya manusia masih relative rendah. Hampir semua CSI efektif di kabupaten ini merupakan institusi sub ordinate dari level yang lebih tinggi. Ini membuktikan juga bahwa daerah masih gagal untuk memberdayakan warganya untuk membentuk sendiri lembaga CSI yang dapat membangun kabupaten bersama pemerintahnya. Kita barangkali pernah mendengar adanya The Madina Center, namun penulis belum melihat bukti kinerja real dari lembaga ini. Malah website lembaga sebesar itupun belum berhasil penulis temukan dalam situs pencari dalam internet.

Madina masih merupakan kabupaten terbelakang dalam manajemen pendidikan. Kita belum bisa melihat ada sekolah menengah umum yang dapat bersaing dengan sekolah menengah sejenis di kabupaten lain di propinsi ini. Kita belum juga bisa melihat dengan bangga bahwa alumni sekolah menengah di daerah ini masuk melalui testing ke lima universitas bergengsi di nusantara semisal UI, ITB, UGM, ITS maupun UNDIP. Dalam dunia pengajaran, kita juga mendengar bagaimana para guru di daerah ini mulai berorientasi untuk menjadi pejabat publik di lingkungan dinas untuk sekedar mengejar eselonering dan pendapatan yang lebih tinggi.

Madina masih belum bisa melakukan manajemen kepegawaian yang efektif dan efesien. Kita bisa menyaksikan bagaimana mutu pelayanan publik pada kantor-kantor pemerintahan dan bergelimpangnya alumni sekolah menengah yang bertindak sebagai honorer pada berbagai kantor. Kuantitas ini tentunya tidak korelatif dengan mutu dan output pelayan di daerah ini . Penulis dengan kasat mata bisa melihat bagaimana sebuah kantor dihuni oleh para pegawai yang “useless” yang tentunya membebankan anggaran bagi daerah secara khusus dan Negara secara umum. Kantor Camat Puncak Sorik Marapi sebagai contoh, dihuni oleh tidak kurang dari 20 pegawai yang pada dasarnya volume kerja pada kantor tersebut dapat diselesaikan 5-6 orang pegawai.

Madina ternyata masih gagal mengembangkan ekonomi daerah. Dari sudut pandang statistik ekonomi, bisa saja daerah ini menyatakan terjadi peningkatan statistik pada sektor mikro dan makro. Namun, pemerintah daerah masih gagal menjembatani terciptanya komoditas ekonomi local yang dapat bersaing secara nasional maupun regional sebagaimana daerah lain telah melangkah jauh ke depan.

Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan money politic belum pernah terungkap secara luas di daerah ini. Apakah ini terjadi karena benar-benar kondisi itu nihil di daerah ini?. Jawaban penulis sangat sederhana, ini terjadi karena belum ada CSI yang berani melakukan evaluasi komprehensif tentang penyerapan anggaran daerah serta para calon pemilih belum bisa berbicara jujur bagaimana pengalaman mereka menjelang pilkada. Demikian juga para pegawai honorer yang tidak mau bercerita dengan jujur apakah proses recruitment-nya telah dilakukan secara terbuka, jujur dan transparent.

Tentunya beberapa poin tersebut hanya merupakan issu utama yang dapat penulis gambarkan melalui artikel singkat ini. Perlu melakukan kajian yang lebih dalam untuk mengevalusi pengembangan kabupaten dalam sepuluh tahun terakhir dan menyajikannya lebih detail, transparent dan ilmiah. Disamping itu, para akademisi, peneliti dan stakeholders yang peduli dengan pengembangan daerah ini.

Melalui artikel singkat ini, penulis ingin menyampaikan beberapa pesan kepada para pemilih untuk sekedar mengingatkan pentingnya membangun kabupaten ini dan mensejajarkannya dengan kabupaten lain. Pertama, tentunya bagaimana memanfaatkan momen pemilihan ke depan untuk menjadi milestone untuk merubah kabupaten ini menjadi kabupaten yang dapat bersaing pada semua sektor dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Kedua, bagaimana para pemilih sadar bahwa perubahan besar kabupaten ini ada di tangan mereka dan bukan ada pada pemimpin maupun para cendiakan Madina yang tersebar di persada nusantara dan dunia. Ketiga, para pemilih juga harus sadar bahwa perubahan real itu sendiri akan menentukan nasib mereka dan penerus mereka ke depan.

Persaingan global akan terus mengalir dari semua sektor ke kabupaten ini tanpa diundang dan tidak bisa ditolak. Sejumlah franchise besar akan mulai masuk ke daerah ini, yang biasanya umum akan secara perlahan mematikan potensi masyarakat lokal. Perusahaan multinational yang bergerak di sektor pertambangan akan segera mencacah kemungkinan beroperasi di wilayah ini, dimana pemerintah daerah selalu kalah dalam negosiasi semacam ini. Lembaga jejaring pasar berlevel (MLM) mulai beroperasi di daerah ini dan punya potensi mematikan pemasaran konvensional yang sekian lama telah digeluti warga. Kesempatan kerja pada okupasi-okupasi bergengsi akan diisi oleh orang luar yang memiliki skill dan back up pendidikan yang lebih tinggi dari warga lokal.

Untuk merealisasikan ini semua, harapan penulis tentunya bagaimana para pemilih ini lebih mengedepankan hati nurani dalam Pilkada kali ini dan bukan mengedepankan rasionalitas dan pragmnatis politik semata. Membentuk pemerintahan yang kuat, bermartabat dan stabil diperlukan adanya sinergitas antara komponen civil society dimana masing-masing pihak berada pada level kapasitas yang sama. Pilihan anda tentunya menentukan masa depan kabupaten dan menentukan apakah jargon ideal “Madina yang Madani” akan dapat tercapai, bukan menjadikan kabupaten ini menjadi “Madina yang Jahili”.