BERITA KAMPUNG HALAMAN TERKINI (SIALA POST): 1. AWALUDDIN NASUTION TERPILIH MENJADI KEPALA DESA SIBANGGOR JULU UNTUK PERIODE BERIKUTNYA 2. KELOMPOK SIALA SAMPAGUL TELAH MELAKUKAN MUSYAWARAH TAHUNAN KE DUA DI DESA SIBANGGOR JULU MENJELANG IDUL FITRI 1429 H 3. KELOMPOK TANI SIALA SAMPAGUL BERTINDAK SEBAGAI PANITIA DAN SPONSOR ACARA HALAL BIL HALAL YANG DILAKUKAN DI SIBANGGOR JULU 7 SYAWAL 1429 H. PARA ALUMNI UNIVERSITAS ASAL TARLOLA SIBANGGOR SEPAKAT UNTUK MEMBENTUK THE PUNCAK SORIK MARAPI CENTER YANG AKAN DIFUNGSIKAN SEBAGAI FLATFORM BERSAMA MEMBANGUN TARLOLA SIBANGGOR.

KELOMPOK TANI SIALA SAMPAGUL MENGUCAPKAN SELAMAT MENYAMBUT IDUL ADHA 1429 H

Placing Arabic as Medium of Instruction at Islamic School

in Mandailing Natal

Abdul Rozak Tanjung
Siala Sampagul Agricultural Group

Arabic has been a main language yet has not been medium of instruction within a lot of Islamic Schools in Mandailing Natal,--a regency in North Sumatra Province, Indonesia which is the region always associated and called as little Mecca. All literatures as well as its scripts are in Arabic, except for some subjects at the first year where were written in Malay Arabic meaning that the scripts is Arabic and the sentences is in Malay. It is quite interesting that there are plenty Islamic scholars within the region who master Arabic grammatically much better than Arabian themselves.

However, most of them failure in practicing daily conversation in Arabic since the medium instruction is bilingual that are Mandailing language and Malay. Mustafawiyah Islamic school for instance has produced a lot of Islamic clerics who master Arabic pretty well. It has been the biggest Islamic school within the region or even one of the biggest Islamic schools in the country. The foundation of the school was also based on Islamic school curricula from Saudi which was brought by its founding father Mustafa Husein before 1912.

Mustafawiyah Islamic school has been the main school and educational institution within the region for about one hundred years. Most of local folks in the very beginning spent their time to take up Islamic courses in the school and this situation is kept maintained nowadays. It is quite common that most of Islamic clerics in villages within the region graduated from the school and they are always the Islamic law counselors in their own village. Since most of their theoretical books written and passed in Arabic, They are master the language grammatically and are able to translate word-by-word of Koran as the holy book and main reference for Islamic law.

Does the use of Arabic within Islamic schools in Mandailing Natal work effectively? It is an interesting question to be answered. It is for some extends very effective where they can catch up all subjects in its original language. However, the failure of placing Arabic as the medium of instruction made them impossible to be part of such bigger seminaries conducted overseas. As I said earlier, they obviously master Arabic grammatically but being a speaker in a seminar overseas particularly in Arabic speaking countries requires them to master Arabic conversation.

What is else the missing opportunity of them by this situation?. It is like most of Indonesians knowing English grammatically yet failure to communicate with the language. The most important part which is missing is their chance to start making and building networks which enable them to join into bigger international communities. They will not be part of international seminars conducted in Arabic though they must be able to be speakers or at least be participants.

To prepare the school's disciples to be able to be part of such academic and counseling forums in the future, the school management along with the government permission must start placing Arabic as medium of instruction in the school though must be firstly implemented in the second or third year of their course in the school. This is the idea of this article writer to make much profits can be gained by the school disciples in the future.

Sekelumit Pesan Buat Pemilih Bupati Madina Periode 2010-2015
Abdul Rozak Tanjung
(Anggota Kelompok Tani Siala Sampagul)

Pesta demokrasi; mulai dari pemilihan Legislatif, Bupati, Gubernur sampai Presiden, bukan menjadi hal baru bagi warga Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Malah mereka sudah terbiasa dengan aturan teknis pencoblosan dan penconterengan nama atau gambar pilihan mereka pada setiap pelaksanaan pemilihan. Tambahan lagi, tidak sedikit diantara mereka yang telah sekian lama menjadi pengurus partai politik atau organisasi underbow calon yang mereka usung buat suatu pemilihan.

Apa sebenarnya dampak positif dari realitas itu semua?. Hal yang pertama dan utama adalah bahwa mereka telah melek (minded) dengan semua jenis pemilihan umum dan telah biasa membaca permainan politik menjelang pemilihan. Hal yang kedua adalah, bahwa mereka saat ini sudah menjadi subjek penentu dalam setiap pemilihan dan bukan semata menjadi objek lagi seperti pemilihan umum yang dilangsungkan semasa pemerintahan Orde Baru. Hal yang ketiga adalah, bahwa mereka telah memiliki posisi tawar yang cukup penting untuk dipertimbangkan para calon yang ingin bertanding dalam kontes politik tersebut.

Menjelang pemilihan Bupati (Pilkada) kali ini (2010), situasi politik dan proses awal (preliminary process) menjelang pesta demokrasi di tingkat kabupaten ini tidak jauh berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Sejumlah bakal calon (balon) telah mulai tebar pesona dan distribusi pamphlet yang nadanya “saya merupakan orang yang tepat menjadi Bupati Madina periode berikutnya”. Sekalipun kampanye formal dan penetapan para calon belum diumumkan oleh institusi pelaksana pemilu (KPU), tidak sedikit tim sukses di tingkat desa telah terbentuk sekalipun secara formal belum juga mendapatkan keputusan resmi dari calon yang akan diusung.

Tentunya semua hal tersebut berjalan seiring dengan dinamika demokrasi Indonesia yang berjalan dengan progressive serta partisipasi politik warga yang makin menguat. Adanya akses yang luas bagi publik melakukan evaluasi dan keterlibatan dalam proses-proses politik turut mematangkan kapasitas politik warga. Untuk Pilkada Madina kali ini, ada beberapa hal yang harus dicermati oleh para pemilih sehingga mereka tidak salah menggunakan hak pilihnya. Penulis merangkumnya dalam diskripsi paragraph berikut.

Madina saat ini masih merupakan kabupaten terbelakang dalam pengembangan sumber daya manusia diantara kabupaten lain di Propinsi Sumatera Utara. Beberapa indikator atau benchmarking bisa kita tentukan untuk menilainya. Salah satunya adalah tingkat partisipasi warga yang terlembaga dalam mengawal proses-proses pemerintahan. Kita bisa menyaksikan bagaimana minimnya kehadiran Civil Society Institution (CSI) yang berperan menjadi organisasi pengontrol efektif bagi pengembangan daerah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kapasitas sumberdaya manusia masih relative rendah. Hampir semua CSI efektif di kabupaten ini merupakan institusi sub ordinate dari level yang lebih tinggi. Ini membuktikan juga bahwa daerah masih gagal untuk memberdayakan warganya untuk membentuk sendiri lembaga CSI yang dapat membangun kabupaten bersama pemerintahnya. Kita barangkali pernah mendengar adanya The Madina Center, namun penulis belum melihat bukti kinerja real dari lembaga ini. Malah website lembaga sebesar itupun belum berhasil penulis temukan dalam situs pencari dalam internet.

Madina masih merupakan kabupaten terbelakang dalam manajemen pendidikan. Kita belum bisa melihat ada sekolah menengah umum yang dapat bersaing dengan sekolah menengah sejenis di kabupaten lain di propinsi ini. Kita belum juga bisa melihat dengan bangga bahwa alumni sekolah menengah di daerah ini masuk melalui testing ke lima universitas bergengsi di nusantara semisal UI, ITB, UGM, ITS maupun UNDIP. Dalam dunia pengajaran, kita juga mendengar bagaimana para guru di daerah ini mulai berorientasi untuk menjadi pejabat publik di lingkungan dinas untuk sekedar mengejar eselonering dan pendapatan yang lebih tinggi.

Madina masih belum bisa melakukan manajemen kepegawaian yang efektif dan efesien. Kita bisa menyaksikan bagaimana mutu pelayanan publik pada kantor-kantor pemerintahan dan bergelimpangnya alumni sekolah menengah yang bertindak sebagai honorer pada berbagai kantor. Kuantitas ini tentunya tidak korelatif dengan mutu dan output pelayan di daerah ini . Penulis dengan kasat mata bisa melihat bagaimana sebuah kantor dihuni oleh para pegawai yang “useless” yang tentunya membebankan anggaran bagi daerah secara khusus dan Negara secara umum. Kantor Camat Puncak Sorik Marapi sebagai contoh, dihuni oleh tidak kurang dari 20 pegawai yang pada dasarnya volume kerja pada kantor tersebut dapat diselesaikan 5-6 orang pegawai.

Madina ternyata masih gagal mengembangkan ekonomi daerah. Dari sudut pandang statistik ekonomi, bisa saja daerah ini menyatakan terjadi peningkatan statistik pada sektor mikro dan makro. Namun, pemerintah daerah masih gagal menjembatani terciptanya komoditas ekonomi local yang dapat bersaing secara nasional maupun regional sebagaimana daerah lain telah melangkah jauh ke depan.

Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan money politic belum pernah terungkap secara luas di daerah ini. Apakah ini terjadi karena benar-benar kondisi itu nihil di daerah ini?. Jawaban penulis sangat sederhana, ini terjadi karena belum ada CSI yang berani melakukan evaluasi komprehensif tentang penyerapan anggaran daerah serta para calon pemilih belum bisa berbicara jujur bagaimana pengalaman mereka menjelang pilkada. Demikian juga para pegawai honorer yang tidak mau bercerita dengan jujur apakah proses recruitment-nya telah dilakukan secara terbuka, jujur dan transparent.

Tentunya beberapa poin tersebut hanya merupakan issu utama yang dapat penulis gambarkan melalui artikel singkat ini. Perlu melakukan kajian yang lebih dalam untuk mengevalusi pengembangan kabupaten dalam sepuluh tahun terakhir dan menyajikannya lebih detail, transparent dan ilmiah. Disamping itu, para akademisi, peneliti dan stakeholders yang peduli dengan pengembangan daerah ini.

Melalui artikel singkat ini, penulis ingin menyampaikan beberapa pesan kepada para pemilih untuk sekedar mengingatkan pentingnya membangun kabupaten ini dan mensejajarkannya dengan kabupaten lain. Pertama, tentunya bagaimana memanfaatkan momen pemilihan ke depan untuk menjadi milestone untuk merubah kabupaten ini menjadi kabupaten yang dapat bersaing pada semua sektor dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Kedua, bagaimana para pemilih sadar bahwa perubahan besar kabupaten ini ada di tangan mereka dan bukan ada pada pemimpin maupun para cendiakan Madina yang tersebar di persada nusantara dan dunia. Ketiga, para pemilih juga harus sadar bahwa perubahan real itu sendiri akan menentukan nasib mereka dan penerus mereka ke depan.

Persaingan global akan terus mengalir dari semua sektor ke kabupaten ini tanpa diundang dan tidak bisa ditolak. Sejumlah franchise besar akan mulai masuk ke daerah ini, yang biasanya umum akan secara perlahan mematikan potensi masyarakat lokal. Perusahaan multinational yang bergerak di sektor pertambangan akan segera mencacah kemungkinan beroperasi di wilayah ini, dimana pemerintah daerah selalu kalah dalam negosiasi semacam ini. Lembaga jejaring pasar berlevel (MLM) mulai beroperasi di daerah ini dan punya potensi mematikan pemasaran konvensional yang sekian lama telah digeluti warga. Kesempatan kerja pada okupasi-okupasi bergengsi akan diisi oleh orang luar yang memiliki skill dan back up pendidikan yang lebih tinggi dari warga lokal.

Untuk merealisasikan ini semua, harapan penulis tentunya bagaimana para pemilih ini lebih mengedepankan hati nurani dalam Pilkada kali ini dan bukan mengedepankan rasionalitas dan pragmnatis politik semata. Membentuk pemerintahan yang kuat, bermartabat dan stabil diperlukan adanya sinergitas antara komponen civil society dimana masing-masing pihak berada pada level kapasitas yang sama. Pilihan anda tentunya menentukan masa depan kabupaten dan menentukan apakah jargon ideal “Madina yang Madani” akan dapat tercapai, bukan menjadikan kabupaten ini menjadi “Madina yang Jahili”.

Madina’s Election Countdown: Who Should Be the Next Leader?

Abdul Rozak Tanjung
Siala Sampagul Agricultural Group

Mandailing Natal (Madina) Regent Election Day will be held soon next year. The election will mark the end of the current regent’s mission who has been in power since the establishment of the region in 1998. He will not be legally allowed to go to the contest anymore since the latest regulation on local election stipulated that regent, governor and major must not continue their term when they have been in power for maximally two consecutive terms. The term itself is counted by the frequency of the election they have passed in at the same governmental level.

The legal regulation of establishing the district was the Law No 5 1974 and Law No 18 1998 and its commemoration was held in Panyabungan in 1998. Amru H Daulay was the first regent of the district when he assigned by former governor of the province in 1998 where he was serving as governor assistant for North Sumatra Province at Governance Area 1. The new region was solely ruled by him at the very beginning since ever he remains stand for a regent up to right now. There were obviously several regent elections occurred in the district within the last ten years. However, his political supporters and political machines always work properly so that he has been serving as the region within the last ten years as well. The main benefit of his standing in the region is the fact that the region has been staying in calm without any potential and crucial conflicts visible spreading to the public and national communities.

Madina was obviously among the first new districts within the North Sumatera Province within last ten years. The main reason of forming the area as the new district were the fact that its original district were quite big in geographical size compared to the rest districts within the province, its regional economic statistics which was sensible to be separated from its original region as well as the demands of its society and social elements to manage the region independently.

What has been obviously done by the regent? It is the next question to be honestly answered. I am interested in figuring out some achievements have been addressed by the regent and his apparatus within last ten years.

I left the region since the year of 1999; a year after the district was formally established. Some improvements have been made up particularly in the field of infrastructure development. I still remember that I couldn’t get my own village straight from the district’s capital city around the year at the time and there were no any luxurious governmental offices by the river in Panyabungan, the capital city of the district. Everything nowadays are getting much better where for instance we can easily reach governmental offices, public places as well as entertainment facilities. I must say that these kinds of stuff are the main things have been made by the regent through his efforts and his main counterpart in the legislative.

What has not been done by the regent? It is another question to be carefully answered. I am, firstly, interested in paying attention to educational sector development in which I used to focus my view in the region. I am amused that Madinians are rarely studying in the famous and prestigious universities within the country. There are actually some Madinians studying at such universities, yet to be honest, they graduated their high school education beyond the region. It is quite interesting to see also that most of Madinians studying at such universities hold a “special tickets” to enter into. I must say that this condition is actually the total failure of the regent to develop education, providing qualified schools and human resources within the region.

Education and human resources development is something must be set up by the next regent of the district immediately once he held the power. Providing new offices and education infrastructures are not enough to improve the education and human resources within the region. There must be appropriate and comprehensive steps to be taken by the new regent. Again, the regent itself must have academic honesty to start developing both sectors within the region. Is the regent must be coming from academic institution? It is not a guarantee in sense there are plenty teachers and university lecturers do not have academic honesty and they are not a techie, as the main requirement for being a future leaders.

I don’t have idea about the capacity of regent candidates spreading their vision and mission throughout the region last holiday in September 2009. But it is very important to probe them about their vision on both sectors if they win the election or hold the power. Madina have been left behind other districts within the province since the last ten years. It is a necessary that Madinian should re-think about the power succession within the region as well as the need of their engagement to be part of the region educational and human resources advocacy.

What should be done by the voters for coming election, particularly to select the new leaders who are able to help bring Madina to be a better region? There are some efforts need to be undertaken by insider and outsider who pay much their attention to the region. First of all, the first one must be conducted by academicians to start spreading their idea to the voters. The second one must be done by civil society organizations where they can do some political awareness campaign to their community. The third one must be done by political parties where they can use their political function and influence to born a best Madina Regent.